Setahun Jokowi menjabat sebagai presiden RI terasa perbedaan yang sangat signifikan terutama di sektor hukum khususnya pada upaya pemberantasan korupsi. Terlihat pada lambatnya penanganan Jokowi pada saat kisruh KPK – Polri awal tahun ini. Kisruh KPK – Polri yang akibatkan Abraham Samad harus di non aktifkan dan kemudian digantikan oleh Taufiequrrachman Ruki.
Sejak terjadi kisruh KPK Polri, banyak tersangka kasus korupsi ikut-ikutan intervensi KPK melalui sidang praperadilan. Dan, Ruki yang ditugaskan untuk mengambil alih peran Ketua KPK tak kuasa membendung badai praperadilan dari beberapa tersangka kasus korupsi.
Hadi Poernomo adalah salah satu dari sekian tersangka yang intervensi upaya pemberantasan kasus korupsi. Hadi yang sebelumnya Abraham Samad tersangkakan terkait keterlibatannya di kasuskorupsi pajak bank BCA sukses jegal KPK melalui upaya praperadilan.
Akibatnya, pengusutan kasus korupsi pajak Bank BCA menjadi terhenti. KPK yang sedang akan perluas ranah penyidikan ke dugaan keterlibatan petinggi Bank BCA yang iming-imingi Hadi sengan sejumlah suap jadi tak dapat dilanjutkan. Alhasil, Hadi bebas, Bank BCA tak perlu membayarkan pajak yang sudah dikorupsi sebelumnya.
Menjelang bulan Desember 2015, bulan dimana pimpinan KPK yang baru akan diputus, saya harap Jokowi tidak lemahkan KPK lagi. Sebab keputusan Jokowi tunjuk Ruki rupanya justru membuat KPK tak berdaya menghadang intervensi-intervensi yang ada. Kedekatan Jokowi dengan pemilik saham Bank BCA(Anthonny Salim) juga saya harap tidak mengganggu jalannya pengusutan kasus korusp pajak Bank BCA oleh KPK dibawah Pemimpin yang baru.
bagjasiregar 